MERDEKA BELAJAR EPISODE KEDUA Kampus Merdeka 24 Januari 2020 Merdeka Belajar Episode Kedua: Kampus Merdeka yang diluncurkan pada 24 Januari 2020 memuat empat pokok kebijakan transformasi di lingkup pendidikan tinggi. Pokok kebijakan pertama otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membuka program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Pokok kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk semua jenjang peringkat. Re-akreditasi juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Sekarang, PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi Badan Hukum kapanpun apabila sudah siap tanpa ketentuan akreditasi minimum. Pokok kebijakan Kampus Merdeka yang keempat berkenaan dengan hak bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan di luar kampus selama maksimal tiga semester, serta perubahan definisi satuan kredit semester (sks). Dari delapan program Kampus Merdeka, empat di antaranya merupakan program unggulan, yang meliputi program Magang dan Studi Independen Bersertifikat(MSIB), Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Indonesian International Student Mobility Award (IISMA), dan Kampus Mengajar.